Importir Desak Kejelasan Aturan Wajib SNI, Pasokan Industri Terancam

Pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) meminta pemerintah segera memberikan kejelasan terkait implementasi kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya mengenai alur persetujuan permohonan serta jenis komoditas yang terdampak.

Desakan ini muncul karena banyak importir telah mengajukan permohonan, namun belum mendapatkan kepastian hingga saat ini. Padahal, kebijakan wajib SNI dijadwalkan mulai berlaku pada 20 Mei 2026.

Ketidakpastian Aturan Picu Kekhawatiran

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan, menyampaikan bahwa importir pada dasarnya tidak keberatan dengan penerapan wajib SNI. Namun, minimnya sosialisasi dan belum jelasnya aturan turunan justru menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

Menurutnya, kondisi ini berisiko mengganggu pasokan bahan baku industri nasional. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan berdampak pada kelangsungan produksi hingga menyebabkan industri kolaps.

Importir Tahan Pembelian

Akibat belum adanya kejelasan teknis dari Kementerian Perindustrian, banyak importir memilih menahan pembelian bahan baku. Mereka khawatir barang yang diimpor tidak memenuhi ketentuan saat aturan diberlakukan secara penuh.

Situasi ini mulai berdampak pada ketersediaan bahan baku, terutama untuk sektor strategis seperti industri besi dan baja. Bahkan, berdasarkan informasi dari anggota GINSI di Jawa Timur, stok bahan baku diperkirakan hanya mencukupi hingga akhir April 2026.

Regulasi dan Tujuan Pemerintah

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan kebijakan wajib SNI melalui Permenperin Nomor 23 Tahun 2026, yang mengatur impor baja lapis seng dan baja lapis seng berwarna.

Kebijakan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan daya saing industri nasional

• Menjamin mutu produk yang beredar di pasar

• Menekan peredaran barang ilegal

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap produk yang tidak memiliki sertifikat SNI resmi. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dorongan Dialog dan Solusi

GINSI menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik (win-win solution). Pelaku usaha berharap adanya kejelasan regulasi dalam waktu dekat agar tidak mengganggu rantai pasok industri nasional yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

Sumber:
Artikel Logistiknews.id – Pernyataan resmi Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), 30 April 2026.