GINSI Tolak Opsi Pembekuan Bea Cukai dan Penggantian oleh SGS

Serangkaian kasus yang belakangan menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membuat Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menunjukkan reaksi tegas. Dalam beberapa bulan terakhir, Menkeu aktif melakukan inspeksi mendadak ke berbagai kantor pelayanan Bea Cukai untuk menilai langsung kualitas pelayanan dan integritas pegawai.

Bahkan, Purbaya sempat melontarkan pernyataan keras: apabila dalam satu tahun DJBC tidak mampu memperbaiki kinerjanya, kementerian membuka opsi membekukan Bea Cukai dan menggantikan perannya dengan operator swasta SGS (Société Générale de Surveillance) asal Swiss. Menkeu menilai langkah ini dapat dipertimbangkan apabila perbaikan tidak tampak dan ketidakpuasan publik tetap tinggi.

Namun, ia juga mengakui bahwa kebijakan ekstrem tersebut akan berdampak besar, termasuk terhadap sekitar 16 ribu pegawai DJBC yang berpotensi kehilangan posisi.

Pelaku Usaha Menolak Keras Opsi Pembekuan Bea Cukai

Respons berbeda datang dari dunia usaha. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) dengan tegas menolak kemungkinan penggantian Bea Cukai oleh SGS, apalagi mengingat status SGS sebagai entitas asing.

“Belum tentu SGS lebih kredibel daripada Bea Cukai saat ini. Jika ada kekurangan, ya diperbaiki, bukan malah dibekukan,” tegas Capt Subandi, Ketua Umum BPP GINSI, dalam keterangan resminya kepada Logistiknews.id pada Senin (1/12/2025).

Menurut Subandi, para importir anggota GINSI selama ini justru merasakan bahwa layanan Bea Cukai cukup responsif, terutama terkait proses importasi.

Layanan Dianggap Cepat dan Efisien

Capt Subandi menuturkan bahwa pelayanan mulai dari pengajuan dokumen hingga terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) impor selama ini berjalan cepat. Ia mencontohkan layanan Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok dan sejumlah pelabuhan lainnya yang dinilai sudah membaik.

Ia mengakui bahwa kendala yang muncul biasanya bersifat teknis dan kasuistik, misalnya saat sistem CEISA mengalami gangguan. “Itu problem klasik dan bukan karena petugasnya,” ujarnya.

Subandi menambahkan bahwa Menkeu perlu memiliki filter informasi yang kuat, karena tidak semua laporan negatif mencerminkan kondisi keseluruhan DJBC. Bila memang ada oknum nakal, hal itu bisa diatasi melalui penguatan aturan dan sistem pengawasan internal.

Oknum Ada di Semua Sektor

Menurutnya, isu oknum tidak hanya terjadi di Bea Cukai tetapi juga dapat ditemukan di berbagai institusi dan kalangan pelaku usaha termasuk importir. Namun demikian, mayoritas pelaku di kedua pihak disebut tetap bekerja secara profesional.

“Oleh karena itu, dampaknya akan sangat besar jika institusi vital seperti Bea Cukai dibekukan atau digantikan,” tegas Subandi.

GINSI: Bukan Solusi dan Belum Tentu Lebih Baik

Atas dasar tersebut, GINSI menegaskan tidak sepakat dengan opsi penggantian Bea Cukai oleh SGS. Selain belum tentu SGS memberikan pelayanan lebih baik, langkah tersebut dinilai tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya.

“Masalahnya bukan pada institusinya, tetapi bagaimana memperbaiki sistem dan memperkuat pengawasan,” tutup Subandi.

Sumber Artikel

• Artikel asli: Logistiknews.id — “GINSI Ingatkan Menkeu Purbaya, Tak Sepakat Peran Bea Cukai Digantikan Asing”, publikasi 1 Desember 2025.

• Narasumber: Capt Subandi, Ketua Umum BPP GINSI.