GINSI Soroti Tingginya Biaya Depo Empty yang Membebani Importir

GINSI menyoroti tingginya biaya pelayanan depo kontainer empty di luar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang membebani importir. GINSI mendorong pemerintah melakukan penataan dan pengawasan terhadap struktur tarif depo empty guna menciptakan layanan yang lebih transparan, efisien, dan kompetitif.

BERITAREGULASI

8/14/2026

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyoroti tingginya biaya pelayanan depo kontainer empty di luar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani para importir dan berpotensi meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Keluhan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi importir tidak hanya berkaitan dengan tarif pelayanan lift on-lift off (Lo-Lo) di depo empty, tetapi juga berbagai komponen biaya tambahan yang muncul dalam proses pengembalian kontainer.

GINSI mencatat bahwa tarif Lo-Lo di sejumlah depo empty di luar kawasan pelabuhan bahkan dinilai lebih tinggi dibandingkan tarif layanan serupa di area lini 1 pelabuhan. Di sisi lain, importir masih harus menanggung biaya tambahan seperti repair dan cleaning kontainer.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena biaya-biaya yang muncul pada tahap pengembalian kontainer pada akhirnya menjadi bagian dari keseluruhan biaya logistik yang harus ditanggung pemilik barang.

Beban Biaya yang Semakin Besar

Menurut GINSI, struktur biaya pelayanan depo empty perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Berdasarkan keluhan yang disampaikan para anggota GINSI, terdapat sejumlah komponen biaya yang dinilai belum memberikan kepastian dan efisiensi bagi pelaku usaha.

Salah satu persoalan yang turut disoroti adalah mekanisme pemberian potongan atau rebate atas biaya Lo-Lo kepada perusahaan pelayaran pemilik kontainer. GINSI menilai bahwa biaya yang muncul dalam rantai pelayanan tersebut pada akhirnya dapat berimbas kepada importir melalui berbagai komponen tarif yang dibebankan dalam proses pengembalian kontainer.

Selain itu, keterlambatan pengembalian kontainer akibat kemacetan menuju maupun dari lokasi depo juga dapat menimbulkan konsekuensi tambahan berupa demurrage atau biaya penggunaan kontainer di luar masa bebas yang ditentukan.

Dengan demikian, importir tidak hanya menghadapi biaya pelayanan depo, tetapi juga risiko biaya tambahan apabila proses pengembalian kontainer tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Dampak terhadap Efisiensi Logistik Nasional

GINSI menilai persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena tingginya biaya logistik dapat memberikan dampak terhadap aktivitas perdagangan dan industri nasional.

Importir merupakan bagian penting dalam rantai pasok nasional, terutama bagi industri yang masih membutuhkan bahan baku, bahan penolong, komponen, maupun barang modal dari luar negeri. Ketika biaya logistik meningkat, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan bahan baku dan barang tersebut juga ikut bertambah.

Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi struktur biaya produksi perusahaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap harga produk, daya saing industri, serta kelancaran distribusi barang di pasar domestik.

GINSI juga menilai kondisi ini dapat menyulitkan dunia usaha dalam menjalankan upaya efisiensi biaya logistik yang selama ini terus didorong pemerintah.

GINSI Dorong Penataan Tata Kelola Depo Empty

Untuk mengatasi persoalan tersebut, GINSI mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dalam melakukan penataan terhadap tata kelola dan struktur tarif pelayanan depo empty.

Menurut GINSI, diperlukan transparansi dan kepastian mengenai komponen biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas dasar pengenaan setiap biaya dan dapat melakukan perencanaan logistik dengan lebih baik.

Penataan juga diharapkan dapat menciptakan struktur biaya yang lebih wajar dan kompetitif antara layanan depo empty di dalam maupun di luar kawasan pelabuhan.

Dalam konteks tersebut, GINSI menyambut baik perhatian pemerintah terhadap persoalan tarif depo peti kemas di luar kawasan pelabuhan. Organisasi ini berharap evaluasi dan penataan yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan sistem pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam rantai logistik.

Menjaga Daya Saing Industri dan Kelancaran Rantai Pasok

GINSI memandang efisiensi logistik sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Biaya yang muncul dalam setiap tahapan rantai pasok, termasuk proses pengembalian kontainer, perlu dikelola secara efisien agar tidak menciptakan beban tambahan bagi dunia usaha.

Sebagai organisasi yang mewadahi para importir nasional, GINSI terus mendorong terciptanya iklim perdagangan yang kondusif melalui advokasi, dialog dengan pemerintah, serta penyampaian aspirasi pelaku usaha.

Penataan biaya dan layanan depo empty diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi importir, tetapi juga mendukung kelancaran arus barang, menjaga ketersediaan bahan baku industri, serta memperkuat efisiensi rantai logistik Indonesia secara keseluruhan.

Sumber

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan.

Informasi Kontak

Email: bppginsi@ginsi-pusat.com

Telp: +62 21 4586 8266

Mobile Phone: +62 822 1184 5004

JL. RAYA KELAPA NIAS LC 1/17 KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA

Tentang Portal

Pusat informasi dan layanan digital bagi anggota GINSI di seluruh Indonesia. Kami berkomitmen mendukung kelancaran arus barang impor melalui pendampingan regulasi, advokasi kebijakan, dan pengembangan jaringan bisnis internasional.