GINSI: Pengalihan Tanggung Jawab Pengerukan Alur Pelayaran Berpotensi Naikkan Biaya Logistik

JAKARTA, 25 Juni 2026 – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menilai pengalihan tanggung jawab perawatan dan pengerukan alur pelayaran dari Kementerian Perhubungan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) merupakan kebijakan yang janggal dan berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional.

Ketua Umum GINSI, Capt Subandi, menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, aktivitas yang berkaitan dengan kenavigasian, termasuk pengerukan alur pelayaran, seharusnya tetap menjadi kewenangan negara melalui Kementerian Perhubungan.

Dinilai Tidak Sejalan dengan Regulasi

Menurut GINSI, ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa keselamatan pelayaran mencakup aspek kenavigasian yang harus dijamin oleh pemerintah.

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021 hanya membuka ruang bagi badan usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur pelayaran yang secara khusus melayani terminal yang mereka kelola.

Karena itu, GINSI mempertanyakan dasar kebijakan yang memungkinkan biaya pemeliharaan alur pelayaran dibebankan kepada pengguna jasa atau pemilik barang.

Beban Biaya Dikhawatirkan Dialihkan ke Pemilik Barang

Capt Subandi menilai, apabila biaya perawatan alur pelayaran harus ditarik dari pengguna jasa, maka mekanismenya seharusnya dibebankan kepada kapal sebagai sarana angkut, bukan kepada barang yang diangkut.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti jalan tol, di mana biaya dikenakan kepada kendaraan berdasarkan ukuran atau kapasitasnya, bukan kepada muatan yang dibawa.

Menurutnya, pembebanan biaya kepada pemilik barang hanya akan memperbesar biaya penanganan kargo dan meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Bertentangan dengan Upaya Menurunkan Biaya Logistik

GINSI menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional. Jika biaya tambahan terus dibebankan kepada pelaku usaha, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi.

Potensi dampak yang dikhawatirkan antara lain:

• Kenaikan biaya impor dan distribusi barang

• Menurunnya daya saing industri nasional

• Kenaikan harga barang di pasar domestik

• Penurunan daya beli masyarakat

Menurut GINSI, pada akhirnya biaya tambahan tersebut akan diteruskan ke rantai pasok dan dibebankan kepada konsumen.

Peringatan Potensi Persoalan Hukum

Selain aspek ekonomi, GINSI juga mengingatkan bahwa kebijakan pengalihan tanggung jawab yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.

Organisasi importir tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak mempermasalahkan siapa yang bertanggung jawab melakukan perawatan alur pelayaran. Namun mereka menolak apabila pengalihan kewenangan tersebut dijadikan dasar untuk menambah pungutan yang tidak berkaitan langsung dengan layanan penanganan kargo.

GINSI pun meminta pemerintah memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan di sektor kepelabuhanan tetap mengedepankan kepastian hukum, efisiensi logistik, dan kepentingan dunia usaha.

Sumber:
Artikel “GINSI: Pengalihan Tanggung Jawab Pengerukan Alur Pelayaran, Bikin Biaya Logistik Melambung” – Logistiknews.id, 25 Juni 2026.